JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa harga telur ayam ras dan daging ayam ras masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) hingga pekan ketiga Januari 2026. Kondisi ini memicu perhatian pemerintah dan pelaku usaha terkait stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen.
Tren Kenaikan Telur Ayam Ras
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyebutkan bahwa rata-rata harga telur ayam ras terus menunjukkan tren peningkatan sejak Mei 2025. Sampai pekan ketiga Januari 2026, harga rata-rata telur ayam ras tercatat Rp32.633 per kilogram, naik 0,17% dibanding Desember 2025 di level Rp32.576 per kilogram.
Harga ini masih lebih tinggi dibanding HAP yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram. Pudji menambahkan bahwa kenaikan harga telur ayam ras terjadi di 42,5% wilayah di Indonesia, menandakan gejala tekanan inflasi di sektor pangan tertentu.
Beberapa wilayah mencatat harga telur ayam ras paling tinggi, misalnya Kabupaten Intan Jaya mencapai Rp113.846 per kilogram. Kabupaten Mamberamo Tengah berada di level Rp100.000 per kilogram, sementara Kabupaten Puncak Jaya mencapai Rp90.000 per kilogram.
Sebaliknya, harga telur ayam terendah berada di level Rp25.000 per kilogram, menunjukkan disparitas yang cukup besar antarwilayah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menstabilkan harga dan distribusi.
Harga Daging Ayam Ras Tetap Tinggi
Selain telur, harga daging ayam ras juga masih berada di atas HAP, meski mengalami penurunan tipis 0,08% dibanding Desember 2025. Penurunan harga ini terjadi di 35,84% wilayah Indonesia, menunjukkan fluktuasi harga mingguan yang relatif kecil.
“Daging ayam ras sebelumnya selalu berada di bawah HAP, tetapi sejak Desember 2025, harganya sudah berada di atas HAP dan hingga minggu ketiga Januari 2026 masih tetap tinggi,” kata Pudji.
Rata-rata harga daging ayam ras pada pekan ketiga Januari 2026 mencapai Rp40.252 per kilogram. Harganya masih melampaui HAP Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen, menunjukkan tekanan harga yang konsisten.
Harga tertinggi daging ayam ras tercatat di Kabupaten Intan Jaya, yaitu mencapai Rp100.000 per kilogram. Di sisi lain, harga terendah hanya Rp25.000 per kilogram, memperlihatkan ketimpangan distribusi harga di berbagai daerah.
Dampak terhadap Konsumen dan Inflasi
Kenaikan harga telur dan daging ayam ras menjadi perhatian karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Produk ini merupakan komoditas utama protein hewani bagi sebagian besar rumah tangga Indonesia.
Fluktuasi harga juga memengaruhi inflasi pangan yang merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan inflasi nasional. Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok agar masyarakat tetap memiliki akses pangan dengan harga wajar.
Selain itu, disparitas harga yang tinggi antara daerah menjadi indikator ketidakseimbangan distribusi pangan. Hal ini menekankan pentingnya intervensi logistik dan transportasi agar harga di tingkat konsumen tidak terlalu jauh berbeda.
Upaya Pemerintah Mengendalikan Harga
Pemerintah melalui BPS terus memantau perkembangan harga telur dan daging ayam ras. Data ini digunakan sebagai dasar kebijakan pengendalian inflasi dan penyesuaian harga di tingkat produsen maupun konsumen.
Koordinasi antara pusat dan daerah diharapkan dapat menekan lonjakan harga di wilayah rawan kenaikan. Langkah ini juga penting untuk memastikan stabilitas harga bahan pangan menjelang periode konsumsi tinggi, seperti musim perayaan atau liburan.
Selain itu, pemerintah mendorong pelaku usaha agar menyesuaikan distribusi stok dengan permintaan. Strategi ini diharapkan mengurangi disparitas harga antarwilayah dan meminimalkan risiko lonjakan harga mendadak.
BPS menekankan bahwa pemantauan harga tidak hanya untuk statistik, tetapi juga untuk mendukung kebijakan perlindungan konsumen. Informasi harga yang akurat dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi sehari-hari.
Dengan pengawasan dan intervensi yang tepat, pemerintah berharap kenaikan harga telur dan daging ayam ras dapat dikendalikan. Masyarakat pun diharapkan tetap memiliki akses pangan dengan harga yang terjangkau di seluruh Indonesia.